Inilah Alasan Mengapa Kegiatan Asuransi Harus Diawasi OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengaturan terhadap berbagai jasa keuangan yang tersebar di sektor keuangan perbankan, non perbankan, maupun pasar modal.

Sebelum OJK didirikan, pengawasan terhadap industri proteksi dilakukan oleh kepala sub direktorat departemen keuangan. Namun, pengawasan dilakukan dengan keterbatasan karena lembaga keuangan terus bertambah. Pemerintah memutuskan perlunya ada lembaga independen yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut. 

Didukung dengan diresmikannya undang-undang yang baru yaitu UU no. 40 tahun 2014, fungsi pengaturan yang diemban oleh OJK mengalami perluasan. Sehingga kini, OJK dapat memberikan izin usaha kepada lembaga yang kredibel dalam bidang keuangan. 

Sebaliknya, bagi lembaga yang terbukti tidak mampu memenuhi syarat pendirian usaha, OJK telah meminta untuk pencabutan izin sehingga dapat dijamin bahwa semua lembaga yang ada saat ini harus lolos standar yang diajukan oleh OJK.

Mencegah fraud
Mengapa sebuah usaha proteksi harus mendapatkan monitoring dari OJK? Salah satu alasan utamanya adalah untuk mencegah adanya potensi fraud yang merugikan nasabah. Produk proteksi adalah produk yang penggunaannya tidak bisa dilakukan saat ini juga namun harus mempersyaratkan adanya insiden yang dipertanggungkan. Insiden yang mengandung risiko ini hanya dimungkinkan terjadi pada masa depan. Dengan begitu, nasabah bisa menaruh kepercayaan kepada lembaga pengelola risiko tersebut.

Mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak terkait
Kegiatan asuransi melibatkan berbagai hak dan kewajiban antarnasabah dan perusahaan. Banyaknya aktivitas ekonomi yang dilakukan tetap harus berada dalam radar pantauan OJK karena kedua belah pihak berhak mendapatkan keadilan sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Nasabah memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran wajib pada periode waktu yang disepakati sedangkan perusahaan memiliki kewajiban untuk menerima klaim nasabah dan membayarkan klaim nasabah sesuai dengan ketentuan.

Para nasabah juga berhak untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya tentang kontrak polis sebelum proses penandatanganan. Ketentuan yang tidak diatur dalam polis namun diberlakukan oleh perusahaan merupakan tindakan pelanggaran yang menjadi wewenang OJK untuk menindaklanjutinya.  

Menertibkan urusan administrasi perusahaan
Dalam penerbitan izin usaha, terdapat sejumlah ketentuan baru yang harus dipatuhi salah satunya adalah dokumen tentang kepemilikan perusahaan. Di Indonesia, kepemilikan pihak asing pada perusahaan proteksi dibatasi sehingga pemerintah dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi pengusaha dalam negeri untuk memiliki kontribusi dalam kepemilikan saham.

Selain itu, perusahaan baru yang dibangun juga harus memenuhi syarat likuiditas yang berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban keuangannya kepada para nasabah. Perusahaan dengan likuiditas yang di bawah ketentuan akan mengalami masalah dalam urusan adminitrasi perusahaan sehingga OJK tidak dapat meloloskan perusahaan tersebut untuk melayani masyarakat.

Keberadaan OJK sangat penting untuk menjaga kegiatan asuransi agar berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan segala jenis pelanggaran akan mendapatkan sanksi tegas. Ketatnya peraturan yang dituangkan oleh OJK menjadikan kondisi persaingan usaha semakin baik karena hanya perusahaan dengan kinerja baik dan mampu memenuhi persayaratan saja yang akhirnya mampu bertahan. Usaha pengawasan ini penting sebagai bagian dari usaha menjamin kualitas pelayanan produk proteksi.

PT Asuransi Jiwa Sequis Life adalah perusahaan asuransi nasional yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK sejak tahun 1984 dengan kinerja keuangan yang baik yang bisa dilihat di sequis.co.id